Setelah kemerdekaan, indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan serta mendapat pengakuan dari negara ini, perjuang rakyat indonesia ini dilakukan dengan cara diplomasi yaitu mengadakan perjanjian/perundingan sebagai berikut :

1. Perundingan Linggarjati (25 Maret 1947)
dilaksanakan di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946, ditandatangani pada 25 Maret 1947, delegasi Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir dan dari Belanda diwakili oleh Dr. S. Schermerhorn. Isi perundingan Linggarjati adalah sebagai berikut,
a. Belanda mengakui de facto kekuasaan RI atas Sumatera, Jawa, dan Madura.
b. Belanda dan RI bersama-sama menyelenggarakan berdirinya negara Indonesia Serikat.
c. Negara Indonesia Serikat tetap bekerjasama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni Indonesia-Belanda, dengan ratu Belanda sebagai Kepala Uni.

2. Perundingan Renville (17 Januari 1948)
Atas prakarsa komisi Tiga Negara ( Belgia, Australia, Amerika Serikat) Indonesia dipertemukan dengan Belanda di meja perundingan. Perundingan ini terjadi di atas kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville, berlangsung tanggal 8 Desember 1947 dan berhasil ditandatangani 17 Januari 1948. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan Belanda dipimpin oleh Abdulkadir Wijoyoatmojo (orang Indonesia yang memihak Belanda)
Isi pokok Perundingan Renville adalah sebagai berikut :
a. Menyepakati untuk menghentikan tembak-menembak.
b. Mengosongkan daerah belakang garis Van Mook (garis yang menghubungkan 2 daerah terdepan yang diduduki oleh Belanda)
c. Belanda bebas membentuk negara federal pada wilayah yang didudukinya.
d. Membentuk Uni Indonesia Belanda, yakni negara Indonesia Serikat sederajat dengan kerajaan Belanda.

3. Perundingan Roem-Royen (17 April-7 Mei 1949)
Untuk menghentikan konflik antara Indonesia degan Belanda, Dewan Keamanan PBB memerintahkan kepada UNCI (United Nations Commission for Indonesia) untuk mengadakan perundingan. Pada 17 April 1949 diadakan perundingan di Jakarta, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Royen. Akhirnya pada 7 Mei 1949 tercapai persetujuan yang dikenal dengan nama Roem-Royen Statement.
Isi pokok persetujua tersebut, adalah :
a. Penghentian tembak menembak.
b. Pembebasan para peminpin RI yang ditahan Belanda.
c. Pengembalian pemerintah RI ke Yogyakarta.
d. Segera diadakannya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

4. Konferensi Inter-Indonesia (19 Juli 1949)
Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar (KMB). Tujuan Konferensi Inter-Indonesia yaitu untuk melakukan pendekatan dengan BFO (Bijjenkomst Federal Overleg) dalam rangka kerjasama untuk menghadapi Belanda. Pelaksanaan konferensi Inter-Indonesia berlangsung dua kali, yaitu di Yogyakarta tanggal 19-22 Juli 1949 dan di Jakarta tanggal 31 Juli-2 Agustus 1949. Konferensi dihadiri oleh delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta dan BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II.

5. Konferensi Meja Bundar (KMB)
KMB berlansung di Den Haag, pada 23 Agustus-2 September 1949. Delegasi yang hadir yaitu dari Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen dan UNCI diwakili oleh Chritchley. Hasil keputusan KMB antara lain :
a. Belanda mengakui kedaulatan RIS pada akhir bulan Desember 1949 (27 Desember 1949)
b. Penyelesaian status Irian Barat ditunda setahun setelah pengakuan kedaulatan.
c. Dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat.
d. RIS harus membayar semua utang Belanda sejak tahun 1942.
e. Belanda menghendaki KNIL (tentara Belanda orang pribumi) agar dilebur menjadi APRIS, sedangkan Indonesia menghendaki KNIL dibubarkan.